Soal Pj Bupati Busel, La Ode Budi: Tidak Ada Kondisi Tertentu Mendagri Tunjuk Diluar Usulan Gubernur

JAKARTA - Ir. La Ode Budi, tokoh masyarakat Buton Selatan (Busel) di Jakarta, mendukung Gubernur Sultra meminta Mendagri meninjau ulang penetapan Sekda Busel sebagai Pejabat Bupati Busel.  

Menurutnya, tidak ada kondisi khusus yang mendukung penunjukan Sekda tersebut, sebagaimana diatur oleh regulasi.

Baca juga: KPMG Raih Pendapatan Global $36 Miliar di FY2023: Inovasi dan Pertumbuhan Berkelanjutan Menjadi Kunci Sukses

“Memang Mendagri dapat menunjuk pejabat Bupati di luar usulan Gubernur, tapi hal tersebut terkait  kondisi khusus. Dan tiga calon pejabat yang diusul Gubernur tidak memenuhi kompetensinya menghadapi kondisi khusus tersebut, ” La Ode Budi menjelaskan.

Baca juga: Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse dan Kekanak-kanakannya "Itupun Kalau Saya Patuh"

Menurutnya, penunjukan Pejabat (PJ) Gubernur/Bupati/Walikota merujuk Permendagri nomor 74 tahun 2016 jo Permendagri nomor 1 tahun 2018 terkait pejabat cuti di luar tanggungan negara, diatur bahwa calon Pj Bupati/Walikota  disaring oleh Gubernur sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk selanjutnya menyampaikan 3 (tiga) nama calon pejabat Bupati/Walikota kepada Mendagri.

Kata dia, dalam kondisi tertentu Mendagri dapat menetapkan Pejabat Bupati/Walikota di luar usulan yang disampaikan Gubernur, dengan pertimbangan menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI serta stabilitas politik dan kesinambungan pemerintahan serta mempertimbangkan kondisi sosial, politik, ekonomi, geografis, ketentraman dan ketertiban daerah.

Baca juga: Hendri Kampai: Jurnalis Bukan Jabatan, Tapi Kemampuan Menulis Berdasarkan Data dan Fakta

“Tidak ada kondisi ada ancaman sehingga perlu pejabat di luar usulan Gubernur.  Misal, ancaman terkait dengan perbatasan yang perlu keterampilan antisipasi serangan dan terbiasa berkomunikasi dengan Provinsi/Pusat, atau momentum akselerasi pembangunan yang perlu dijaga, atau tiga usulan dari Gubernur mendapat penolakan dari masyarakat sehingga jika dipilih daerah terancam kacau atau “chaos”, ” jelas La Ode Budi saat dikonfirmasi, Minggu (22/05/2022)

Baginya, tidak masuk akal Mendagri malah menunjuk baru “anak kemarin sore” menjabat sekda menjadi PJ Bupati. Mendagri sangat tahu diduga ada pengkondisian agar ybs terpilih. 

Baca juga: Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Dan lebih miris lagi, kompetensi dan pengalamannya,  jauh di bawah tiga nama usulan Gubernur.

Menurutnya lagi, La Ode Budiman jadi PJ jelas merugikan Busel, karena pembangunan yang gonta ganti lantik dan pembangunan tanpa arah, tidak bisa dikoreksi.  La Ode Budiman, adik ipar La Ode Arusani, pastilah akan ada dalam pengendalian La Ode Arusani.  

Baca juga: Hendri Kampai: Jangan Mengaku Jurnalis Jika Tata Bahasa Anda Masih Berantakan

“Ini daerah bukan milik keluarga. Pj standarnya harus memenuhi harapan untuk terobosan kemajuan daerah. Kita dukung Gubernur meminta agar ada revisi penetapan PJ Bupati Busel. Sekda  jadi PJ Bupati harus kita tolak, ” kesimpulan La Ode Budi.